Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut Ketua KPK Firli Bahuri menyewa helikopter yang digunakan dalam perjalanan dari Palembang ke Baturaja. Diketahui pada Sabtu (20/6/2020) pekan lalu, Komjen Firli melakukan perjalanan ke Baturaja untuk mengunjungi makam orang tuanya. Ia menumpangi helikopter milik perusahaan swasta, yang berujung pada pelaporan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas KPK.

"Kemarin itu memang yang bersangkutan cuti ke Baturaja, dia kabarnya kan naik helikopter dan itu memang bayar," tutur Alex usai acara pembagian masker di sekitaran Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Menurut Alex, Firli wajar saja jika menyewa helikopter. Karena jika menggunakan jalur darat, maka akan memakan banyak waktu. "Kalau PP [pergi pulang] kan lebih sehari, padahal cutinya sehari. Makanya menyewa helikopter itu, bayar kok dia bilang helikopter," katanya.

"Terlepas, ya, apapun pendapat masyarakat, tapi dari sisi efisiensi waktu itu yang dia pertimbangkan, karena cuti cuma satu hari," imbuh Alex. Alex pun membiarkan Dewas bekerja untuk menindaklanjuti aduan MAKI. Ia enggan berspekulasi lebih jauh apakah koleganya itu menyalahi aturan atau tidak. "Saya enggak tahu, jangan tanya saya lah, tanya Dewas," ujar Alex.

Adapun, MAKI menduga Firli Bahuri menggunakanhelikoptermilik perusahaan swasta dalam perjalanan untuk kepentingan pribadinya dari Palembang ke Baturaja pada Sabtu (20/6/2020). Koordinator MAKI Boyamin Saiman pun melampirkan tiga buah foto yang menunjukkan kegiatan Firli, termasuk saat Firli menumpangi helikopter berkode PK JTO tersebut. "Helikopter yang digunakan adalah jenis mewah [helimousin] karena pernah digunakan Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air," kata Boyamin dalam keterangannya, Rabu kemarin.

Helikopter yang ini dimiliki perusahaan yang beralamat di Singapura, Sky Oasis Pte. Ltd. itu teregistrasi sejak 17 Maret 2015 dan berakhir pada 16 Maret 2018. Sejumlah foto helikopter dengan nomor registrasi PK JTO dipampang di laman perusahaan yang beralamat di Cyber Park Lippo Karawaci, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Di dalam keputusan pimpinan KPK, jelas diatur Ketua KPK dilarang menerima bantuan dari siapapun.

Pengaturan mengenai kode etik pimpinan KPK sudah termaktub di dalam keputusan pimpinan KPK nomor KEP 06/P.KPK/02/2004. Di dalam dokumen setebal enam halaman itu tercantum poin poin apa saja yang dilarang untuk diterima atau dilakukan oleh pimpinan KPK. Seperti yang tercantum di Pasal 6, ada 22 poin yang wajib diketahui oleh pimpinan KPK dan empat poin yang dilarang dilakukan. Keempat poin tersebut yakni:

1. Menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan 2. Menerima imbalan berupa uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi KPK 3. Meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK

4. Bermain golf dengan pihak atau pihak pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apapun Di dalam peraturan itu pula tertulis tidak ada toleransi bila pimpinan KPK terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu ada sanksi tegas bila terbukti bersalah.Sanksi dijatuhkan sesuai tingkat derajat kesalahannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *