–Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali mengatakan Arab Saudi telah melakukan survei persiapan pelaksanaan Haji tahun 1441 H atau 2020 M. Survei tersebut dilakukan oleh World Hajj and Umrah Convention(WHUC) dengan melibatkan 25 negara pengirim jemaah haji. "Dari 25 negara tersebut, salah satunya termasuk Indonesia," ujar Nizar Ali dalam keterangannya, Senin (27/04/2020) saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui telekonferensi.

Survei ini diselenggarakan kerjasama Biro Perencanaan Kementerian Haji dengan WHUC, diantaranya untuk menggali informasi tentang persiapan dan langkah kesehatan yang diambil setiap negara dalam penanganan Covid 19. Hasil survei ini akan dilaporkan kepada Menteri Haji dan Raja Salman sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. "Hasil survei ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan untuk Kementerian Haji atau Raja Salman dalam mengambil kebijakan tentang penyelenggaraan haji 1441H/2020M," ujarnya.

Dari 25 negara yang berpartisipasi dalam pelaksanaan survei, sudah ada 15 negara yang mengembalikan form survei tersebut, termasuk Indonesia. Sementara itu Konsulat Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali menjelaskan survei yang dilakukan WHUC juga terkait kesiapan setiap negara jika kebijakan haji akan mempertimbangkan pembatasan aspek umur maksimal 50 tahun. “Survei juga menanyakan tentang kesiapan negara jika harus ada karantina sebelum perjalanan dan ketika tiba di Saudi. Juga tentang kesiapan setiap negara jika ada pengurangan kuota sebanyak 20%,” tuturnya.

Endang menambahkan, pihaknya juga telah mendapat informasi bahwa Arab Saudi mulai 27 April ini sudah tidak memberlakukan lagi jam malam untuk selain Makkah dan Madinah. "Ada informasi yang kami dapatkan bahwa ada perkembangan positif terkait penanganan Covid 19 di Arab Saudi. Sehingga, sejak hari ini, mall, toko, dan kafe sudah diperkenankan buka kembali. Ini kayaknya ada tanda tanda baik buat kita," ujarnya. Selain itu, Raja Salman juga telah menyetujui Majelis Kabinet terkait pelaksanaan MoU tentang Fast Track bagi negara negara pengirim jemaah haji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *