Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah diputuskan akan tetap dilaksanakan pada tahun ini. Pemerintah telah memastikan Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, meskipun dalam situasi pandemi Covid 19. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyebutkan akan ada sejumlah penyesuaian pada pelaksanaan Pilkada 2020 ini.

Penyesuaian tersebut dilakukan tak lain untuk tetap menekan potensi penularan Covid 19, yaitu dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Arief punmengungkapkan hal ini berpotensi membuat terjadinya kenaikan anggaran Pilkada. Ia menyebut, untuk menghindari terjadinya kerumunan warga, KPU berencana mengurangi kapasitas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurutnya,pengurangan kapasitas TPS tentuakan menambah jumlah TPS dan anggaran pun akan ikut bertambah. "Kemarin sudah disepakati jumlah pemilih per TPS itu dikoreksi, dari maksimal 800, nanti akan diubah menjadi maksimal 500." "Tetapi ini membawa konsekuensi jumlah TPS bertambah."

"Dalam hitungan awal kami, jumlah TPS 253 ribu, maka dengan perhitungan baru itu jumlah TPS 300 ribu lebih, nah jumlah ini tentu menambah anggaran dari pelaksanaan teknis," ungkap Arief dalam wawancaranya yang ditayangkan langsung melalui Kompas TV , Senin (8/6/2020) pagi. Selain itu, Arief menambahkan, pelaksanaan protokol kesehatan yang lainnya pun akan menambah jumlah anggaran. Seperti halnya penyediaan disinfektan, handsanitizer, hingga sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas maupun peserta pemilihan.

"Ditambah lagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan syarat syarat pelaksanaan protokol kesehatan." "Itu banyak sekali ada disinfektan, handsanitizer, pelindung wajah, hazmat, thermo gun, termasuk dalam pemungutan suara ini kita desain agak berbeda dari sebelumnya," kata Arief. Arief menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada pada Desember mendatang, KPU menyiapkan sejumlah opsi mengenai mekanisme di bilik suara.

Menurutnya, KPU berencana memberi alat pencoblos pada masing masing peserta. "Kalau sebelumnya pakai paku, ada di bilik suara, dicoblos, digunakan bergantian, kami merumuskan akan mengganti, ada dua opsinya." "(Yang pertama) masing masing orang diberi alat coblos satu satu atau (yang kedua) kalau alat coblosnya satu, masing masing orang diberi sarung tangan sekali pakai," jelasnya.

Dikutip dari , pemerintah menegaskan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 tidak akan ada penundaan meski situasi di tengah pandemi Covid 19. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6/2020). “Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan pilkada serentak."

"Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020, Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020). Sementara itu, Tito menuturkan, sejauh ini tidak tidak ada jaminan Covid 19 akan selesai 2021. Ia mengatakan, tidak ada satupun ahli di dunia yang bisa memastikan hal tersebut.

“Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya." "Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu Covid 19 nya selesai, kenapa ditunda tahun depan," Kata Tito. Tito menambahkan, terdapat 60 negara di dunia yang akan menggelar pesta demokrasi.

Di antaranya yaitu pemilu di Amerika Serikat, Jerman, hingga Perancis, yang tetap sesuai jadwal. Selain itu, Tito menyampaikan, Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Ia mengatakan, pihaknya telah meminta Bupati agar anggaran Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah segera dicairkan.

Termasuk mengenai jalannya protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih agar dapat segera dilaksanakan. “Apalagi kita sudah melaksanakan tananan baru, termasuk juga di politik terutama pilkada." "Karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat," ungkapnya.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Dari total tersebut, terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September 2020.

Akibat wabah Covid 19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan pra pencoblosan akan mulai digelar Juni mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *