Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung RI untuk merilis tersangka dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Semenjak kasus tersebut dilaporkan pada Oktober 2018 lalu, belum ada orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Boyamin Saiman mengancam, jika Kejaksaan Agung RI tak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, pihaknya akan mengugat Kejaksaan Agung ke pengadilan negeri Jakarta Selatan.

"Kalau sampai akhir Februari enggak ditetapkan tersangka jadi saya anggap lemot kan gitu. Saya akan ajukan gugatan ke praperadilan," kata Boyamin di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (6/1/2020). Dia mengatakan, ancaman gugatan pra peradilan bisa menjadi pelecut agar Kejaksaan Agung RI bisa mempercepat proses penetapan tersangka. "Praperadilan itu kan saya buat pola mekanisme audit kinerja. Nah saya menuduh kamu kerja lamban jadi pak hakim ini tolong dinyatakan kerja lamban nah dia kan pasti membela diri. Nah itu hanya teknis melecut," tuturnya.

Boyamin menyebut, penyidik dari Kejaksaan Agung RI membeberkan alasan hingga kini penanganan kasus berjalan lambat. Menurutnya, penyidik tengah megandeng auditor khusus dari luar negeri untuk menyelidiki kasus tersebut. "Jadi kan pemeriksaan saksi saksi, terbaru itu akan mengandeng auditor khusus kejahatan di dunia keuangan dengan auditor dari luar negeri," ungkap dia.

"Saya sebenarnya agak memaklumi sedikit karena ini masih proses. Tapi saya sebagai pelapor berhak mengejar, saya tidak cukup puas dengan perkembangan sampai saat ini karena belum ada penetapan tersangka," sambungnya. Dalam kasus ini, MAKI menduga adanya pelanggaran Peraturan Jaksa Agung nomor 73 tahun 2016 dan Peraturan OJK nomor 2 tahun 2014, yang berbunyi pembelian investasi saham harus dengan memperhitungkan manajemen resiko. Selain itu, mereka juga melanggar tata kelola keasuransian serta Peraturan OJK nomor 73 tahun 2016 tentang manajemen risiko investasi dan tata kelola peransuransian.

Sejauh ini, Kejaksaan Agung RI telah memeriksa lima saksi dalam skandal dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero) sejak Selasa (31/12/2019). Mereka adalah Stephanus Turangan selaku Direktur Utama PT Trimegah, Yosep Chandra, Direktur PT Prospera dan Eldin Rizal Nasution, Kepala Pusat Bancassurance PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, mantan Dirut Jiwasraya, Asmawi Syam dan Heru Hidayat selaku presiden komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin membeberkan kelanjutan kasus dugaan adanya dugaan korupsi dibalik carut marutnya keuangan PT Asuransi Jiwasraya di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019). Dari hasil penyidikan sementara, Burhanuddin mengungkapkan, kerugian negara yang ditaksir asuransi Jiwasraya mencapai lebih dari Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019. "PT Jiwasraya sampai dengan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun. Ini merupakan perkiraan awal dan diduga akan lebih dari itu," kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

"Dari proses penyidikan itu, dia bilang, pihaknya juga mengendus adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya. "Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip hati hati yang dilakukan PT Jiwasraya yang telah banyak investasi aset aset risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi," tuturnya. Adapun rinciannya, penempatan 22,4 persen saham sebesar Rp5,7 triliun dari aset finansial. Detilnya, 95 persen saham ditempatkan pada perusahaan dengan kinerja buruk, dan sisanya pada perusahaan dengan kinerja baik.

Selanjutnya, adapula dana yang ditempatkan sebesar 59,1 persen reksadana senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Disana, 98 persen dari jumlah tersebut dikelola manager investasi yang juga berkinerja buruk dan sisanya berkinerja baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *