Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan turut mengomentari kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (18/6/2020). Jokowi marah pada menterinya lantaran para pembantunya itu dinilai bekerja biasa saja di tengah pandemi Covid 19. Komentar Dahlan Iskan itu diungkapkan saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (30/6/2020).

Dahlan Iskan merasa wajar dengan kemarahan Jokowi tersebut. Ia menyoroti soal penyerapan anggaran dana kesehatan sebesar Rp 75 triliun namun baru terserap 1,5 persen. Menurut Dahlan, dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Corona seharusnya membuat penyerapan anggaran lebih cepat dilakukan.

"Sedangkan masalah lain apa boleh buat sangat terhambat tetapi kalau masalah kesehatan ya dana yang baru terserap 1, 5 apa angkanya enggak salah ya? "Karena dengan adanya Perppu yang saya bilang sudah sangat cacat artinya apapun dianggap tidak melanggar kok baru terserap 1,5 persen apa yang salah?," jelas Dahlan. Sehingga, ia merasa bingung dengan masalah Kementerian Kesehatan itu.

Apalagi dalam masa Covid 19 ini, tak perlu ada tender tender yang biasanya menyulitkan suatu kebijakan. "Terus terang saya agak sulit menganalisa." "Apalagi kita tahu bahwa satu satunya yang menghambat pencairan anggaran biasanya dalam keadaan normal itu adalah tender," kata Dahlan.

Dahlan menceritakan, biasanya tender itu bisa menghambat penyerapan anggaran. "Artinya ini kan baru tanggal satu Juli berarti mungkin tender tender yang untuk menyerap anggaran negara itu belum selesai tendernya." "Karena tendernya kadang kadang itu memakan waktu panjang dan kadang kadang dan kadang kadang tender itu perlu diperpanjang lagi," cerita Dahlan.

Ia membenarkan selama ini memang Kementerian Kesehatan biasanya menyiapkan tender dua tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran. "Bisa saja memang satu Juli ini belum ada pemenang tender atau tender tender ditunda, kalau tender dibatalkan karena ketidakpastian Covidini."

"Tapi kan semua pernah mendengar tapi yang tahu ini adalah Kementerian Kesehatan bahwa untuk dana kesehatan, banyak tender yang dilakukan dua tahun sekali, maksudnya supaya tidak terjadi penyerapan anggaran yang telat seperti ini," kata dia. Mantan menteri yang juga wartawan senior ini mengatakan, saat dirinya menjabat biasanya anggaran mulai terjadi pada 1 Januari. Januari hingga Maret baru mulai menyiapkan tender.

Sedangkan Juli baru mulai pelaksanaan. "Nah waktu saya jadi menteri itu pernah diberlakukan perintah oleh pemerintah waktu itu bahwa anggaran ini kan mulai 1 Januari, tapi kan tender tender memakan waktu sehingga persiapan tender itu katakanlah sampai Maret." "Maret baru diumumkan mungkin April, Mei baru ada keputusan tender kemudian Juli baru mulai melaksanakan," jelasnya.

Penyerapan anggaran biasanya akan sangat terlihat setelah Juli. "Ini akan terus menjadi persoalan sepanjang tahun bagaimana penyerapan anggaran itu selalu rendah antara bulan Januari sampai akhir Juni, selalu begitu setiap tahun." "Terus kemudian pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober mulai meningkat."

"Dan akhir tahun itu meningkat sekali begitu siklus tahunannya," cerita Dahlan. Namun,yang membuat bingung Dahlan adalah mengapa dengan adanya Perppu Corona membuat penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan masih kecil. Sedangkan dalam Perppu Corona, Kementerian bisa langsung menunjuk tender.

"Tapi dengan Perppu yang saya nilai Perppu takut cacat itu boleh tidak tender lagi, semuanya kan bisa penunjukan." "Nah apanya sekarang yang kurang?" ujar Dahlan bingung. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ibnu Hamad membahas ekspresi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.

Sebelumnya Jokowi mengecam kinerja jajaran menterinya yang ia sebut masih biasa biasa saja dalam menghadapi pandemi Covid 19. Tidak hanya itu, Jokowi juga melontarkan ancaman kemungkinan perombakan ( reshuffle ) kabinet. Awalnya, Ibnu Hamad menilai tingkat kemarahan Jokowi sudah luar biasa dalam pidato tersebut.

"Kalau lihat dari nada suaranya, sudah level sembilan. Sudah pedas banget," kata Ibnu Hamad dengan nada berseloroh. Ia kemudian membahas secara serius bagaimana Jokowi menyampaikan pidatonya saat itu. Ibnu Hamad menyoroti saat itu Jokowi sudah menyiapkan teks arahan yang akan ia sampaikan.

"Walaupun saya lihat, kan beliau bawa teks itu. Artinya teksnya sudah disusun," papar Ibnu. "Jadi marahnya sudah dari mejanya sebenarnya," lanjutnya. Ibnu menilai ekspresi kemarahan Jokowi tidak terjadi secara spontan.

"Bukan ekspresi beliau bicara secara lisan, ini kan sudah disusun teksnya," jelas profesor tersebut. "Artinya kemarahannya sudah akumulatif beliau itu," kata Ibnu. Meskipun ekspresi kemarahan Jokowi menjadi sorotan, Ibnu menilai sebenarnya hal itu wajar saja.

"Tapi walaupun begitu, saya ada catatan, hal yang wajar juga karena Presiden Jokowi adalah kepala pemerintahan," ungkap Ibnu. Dalam pidato tersebut, Jokowi meminta jajaran menterinya bekerja lebih keras lagi menangani pandemi Covid 19. Ia meminta para bawahannya tersebut tidak menganggap situasi seperti normal.

"Jadi wajar memarahi bawahannya yang dianggap beliau kurang keras bekerja, kurang extraordinary dalam bekerja terkait dengan pandemi ini," kata Ibnu. "Jadi marahnya walaupun level 10 pun itu wajar saja, karena beliau kepala pemerintahan. Marahin anak buah, kira kira begitu," jelasnya. Ibnu menilai momentum kemarahan Jokowi saat ini sudah tepat mengingat pertumbuhan kasus positif Covid 19 masih tinggi.

"Tapi ini pas marahnya. Saya kira sudah pas karena era pandemi membutuhkan extraordinary ," jelas Ibnu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *