Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam dapat mencairkan bantuan di masa Covid 19 di akhir Agustus atau awal September 2020. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kementerian Agama (Kemenag), Waryono. “Alhamdulillah, SK penerima bantuan untuk tahap 1 sudah terbit. Saat ini sedang proses pengajuan SPP ke SPM dan ringkasan kontrak."

"Begitu ringkasan kontrak disetujui maka akan diterbitkan surat perintah pencairan kepada penerima,” terang Waryono di Jakarta, Jumat (14/8/2020) dilansir Setkab.go.id. “Semoga tidak lama lagi bisa dicairkan oleh pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan,” sambungnya. Waryono menyebut, Direktorat PD Pontren selanjutnya akan menyampaikan SK berikut data pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan ke Kanwil Kemenag tingkat Provinsi.

Selain itu, surat pemberitahuan juga akan disampaikan ke masing masing penerima. Sekaligus menginformasikan dokumen yang perlu disiapkan saat melakukan pencairan. 1. Petugas yang akan mencairkan bantuan, membawa KTP (asli dan foto copy);

2. Membawa SK Pengurus Lembaga (foto copy); 3. NSPP atau Izin Operasional Lembaga (foto copy); 4. NPWP lembaga (foto copy);

5. Harus membawa materai 6000 sebanyak 3 lembar; 6. Membawa stempel pesantren; dan 7. Harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kemenag Pusat, pesantren dan lembaga keagamaan Islam miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid 19.

“Bantuan nantinya dapat dicairkan melalui bank penyalur dan dapat diambil melalui kantor cabang setempat,” tandasnya. Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21.000 pesantren. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pengalokasian dana tersebut dilakukan dalam rangka antisipasi Covid 19 di lingkungan pondok pesantren.

"Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran untuk 21.000 pesantren sebesar Rp 2,7 trilun untuk itu (antisipasi Covid 19 di pesantren)," ujar Ma'ruf Amin, dilansir Kompas.com dari YouTube Wakil Presiden RI, Senin (20/7/2020) lalu. Ma'ruf mengatakan, dana tersebut saat ini sudah dikantongi oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Wapres meminta alokasi dana tersebut bisa segera dilaksanakan.

Dari total Rp 2,7 trilun, sebanyak Rp 2,38 triliun untuk bantuan operasional pesantren. Sedangkan Rp 317 miliar untuk internet. "Ada yang Rp 50 juta untuk masker, untuk ini itu ada yang Rp 40 juta, ada yang Rp 25 juta. Cukup ya semua untuk 21.000 menurut hitungan Pak Menteri Agama," kata Ma'ruf Amin.

Selain itu, Ma'ruf juga menyampaikan pemerintah menganggarkan untuk penanganan kesehatan di madrasah diniyah, lembaga pendidikan Al Quran, dan untuk pelajaran secara daring . Termasuk, insentif untuk para ustaz yang dilakukan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa di luar dari anggaran Rp 2,7 triliun tersebut. "Ada juga dukungan pemeriksaan kesehatan, sarana kesehatan untuk memenuhi syarat kesehatan diganti oleh Gugus Tugas, BNPB dan BPBD dan Dinas Kesehatan di daerah," kata Ma'ruf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *