Sejumlah pengusaha indekos bereaksi menanggapi wacana kebijakan Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany soal indekos dijadikan tempat isolasi pasien Covid 19. Fajri Kennedy, pemilik indekos Wisma Bunda, di bilangan Jalan Haji Dalih, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangsel setuju indekosnya jadi tempat karantina pasien Covid 19, dengan syarat harganya cocok. Ia menyadari indekosnya memang sedang sepi.
Sejak wabahCovid 19melanda, para penghuni yang mayoritas mahasiswa memilih untuk pulang kampung. Dari 20 pintuindekos, hanya delapan yang terisi. "Kalau saya sebagai pemilik kosan, selama itu, ya tahu sendiri kan sekarang kos kosan juga sudah sepi. Kalau memang itu bisa menjadi satu solusi buat membantu keuangan pemilik kos, enggak masalah selama dibayar," ujar Fajri, Minggu (27/12/2020).
"Ya karena ini menyangkut keselamatan, pasti ada kenaikan harga lah," tambahnya. Selain perkara harga, Fajri juga ingin jika kebijakan penanganan Covid 19 itu diterapkan, dasar hukumnya harus jelas. "Ya harus jelas hitam di atas putihnya, dasar hukumnya harus jelas, kebijakannya harus jelas, dia datang digunakannya untuk apa, ya nanti kalau sudah selesai harus jelas juga kan karena virus harus dibersihin lagi," ujarnya.
Pun terkait sosialisasi terhadap warga sekitar, Fajri ingin Pemkot Tangsel bergerak memberikan pemahaman. "Ya kalau memang ada kebijakan gitu, berarti tugas Pemkot lah yang sosialisasi ke warga, misalnya kos kosan dibutuhkan untukisolasi, mereka yang punya wewenang kan ya," kata dia. Fajri sendiri mengaku tidak takut dengan penularanCovid 19yang menurutnya tidak lebih bahaya dari tifus dan demam berdarah.
"Kenapa harus takut, kanCovid 19sama kaya flu sekarang, menurut saya ya, 14 hari kita bisa sembuh kok," tukasnya. Sementara, tanggapan berbeda disampaikan Mirnawati, pengusahaindekosdi bilangan Jalan Haji Samiin, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangsel. Mirnawati menolak lantaran kondisiindekosnya berada di kawasan padat penduduk.
"Saya sebagai pemilik kosan tidak setuju karena kosan itu adanya (di lokasi) padat penduduk," kata Mirnawati. Ia takut usahaindekosnya akan sepi usai kebijakan itu diterapkan. Pasalnya, warga sekitarindekosmasih sensitif dengan virus ganas itu.
"Apabila pasien Covid 19 ada di kos yang ada di padat penduduk usaha saya kemungkinan akan sepi selanjutnya, walaupun untuk Covid 19 tempat kosanya dibayar mahal, karena dampak dari Covid 19 itu amatlah sangat sensitif kepada penduduk, bahwa terkena Covid 19 akan menular," ujar pemilik indekos enam pintu itu. Hal itu diutarakan Airin saat menjawab pertanyaan tentang evaluasi banyaknya penderitaCovid 19yang meninggal karenaisolasimandiri tidak maksimal. Terlebih, kapasitas Rumah LawanCovid 19(RLC) Tangsel yang menjadi tempat karantina terpusat, semakin menipis.
Data Rabu (23/12/2020), kapasitas RLC yang sebanyak 150 tempat tidur, sudah terisi 102 pasien. Sedangkan, jumlah pasien terus bertambah pada kisaran 10 orang setiap harinya. Pengelola hotel yang juga sempat dimintakan untuk menjadi tempat karantina, menolak karena jumlah okupansi tengah bertumbuh.
Menurut Airin,indekosmenjadi tempat ideal untuk karantina terpusat karena kondisinya saat ini sedang sepi. Diketahui,indekosyang karib dengan mahasiswa sebagai penghuninya, sedang menjalani kuliah secara online atau daring. Kebanyakan mahasiswa meninggalkanindekosnya dan kuliah dari rumah atau kampung halamannya.
"Sekarang kan kos kosan (indekos) sepi, itu bisa dimasukkan ke kita karena programisolasimandiri tersentral itu kan biayanya dari pemerintah pusat," ujar Airin usai memantau persiapan misa Natal di Gereja Santo Laurensius, Pakulonan, Serpong Utara, Kamis (24/12/2020). Airin berpendapat, dengan pembiayaan dari pemerintah pusat, indekos yang beralih fungsi menjadi tempat isolasi pasien Covid 19 bisa menghidupkan perekonomian. "Program ini sebenernya kan pemerintah pusat mendorong supaya timbul ekonomi pulih di hotel. Tapi ternyata di Tangsel kan aktivitasnya baik."
"Oleh karena itu saya minta diindekosuntuk tempat guest house atau yang lainnya yang bisa dikerjasamakan dengan program yang dikerjakan pemerintah pusat melalui kita pemerintah daerah," paparnya.