Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar pemerintah pusat dan daerah menunda pembukaan sekolah pada wilayah yang menggelar Pilkada serentak. Menurut Sekjen FSGI Heru Purnomo langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di masa pandemi Covid 19. "Penundaan buka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak," ujar Heru melalui keterangan tertulis, Senin (7/12/2012).
Heru memprediksi akan terjadi peningkatan kasus Covid 19 secara signifikan di provinsi, kabupaten atau kota yang menggelar Pilkada serentak Wilayah lain yang tidak menggelar Pilkada juga rawan mengalami kenaikan kasus, karena di bulan Desember ada kebijakan cuti bersama, liburan akhir tahun dan liburan Natal. "Dengan demikian, membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus benar benar mempertimbangkan kenaikan kasus pasca Pilkada dan liburan akhir tahun demi mencegah sekolah menjadi kluster baru penularan Covid 19," tutur Heru.
Berdasarkan pemantauan FSGI di 270 daerah yang menggelar Pilkada, menunjukan terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar, melakukan pawai dan mayoritas peserta tidak mengenakan masker. Hal tersebut terpantau di kabupaten Bima. "FSGI memperkirakan pasca Pilkada akan ada juga perayaan kemenangan dari paslon yang meraih suara terbanyak, berarti potensi menciptakan kerumunan sangat tinggi dan kemungkinan protokol kesehatan banyak diabaikan," ucap Heru. Ketidakpatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan dan kerumunan, menurut Heru, akan berpeluang menambah jumlah kasus Covid 19 di Indonesia.
Dirinya meminta Satgas Penanganan Covid 19 di daerah merekomendasikan penundaan pembukaan sekolah ketika terjadi peningkatan kasus positif corona pasca pelaksanaan Pilkada, cuti bersama dan liburan akhir tahun 2020.