Sejak beberapa pekan terakhir, para petani di sejumlah daerah mengeluhkan hilangnya pupuk subsidi dari pasaran. Padahal, seharusnya petani harus sudah mulai menanam karena sudah masuk musim tanam. Kelangkaan pupuk subsidi seolah sudah jadi masalah klasik yang selalu saja berulang. Padahal, pemerintah sudah meluncurkan Kartu Tani di mana pembelian pupuk diberikan petani sesuai kouta. "Ini sudah dari bulan Agustus, sudah masuk musim tanam, pupuk susah dicari. Sengsara ini, kelabakan kita tanpa pupuk ( pupuk subsidi langka)," keluh Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, Selasa (22/9/2020).
Kartu Tani sendiri merupakan sarana akses bagi petani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah (e wallet) sehingga petani diharapkan bisa mendapatkan kepastikan jatah pupuk subsidi. Tanpa Kartu Petani, petani hanya bisa membeli pupuk non subsidi. Dia menuturkan, jangankan pupuk subsidi, petani di daerahnya juga berebutan mendapatkan pupuk non subsidi yang harganya dibanderol agen sebesar Rp 160.000 per karungnya. "Buat apa ada Kartu Tani kalau pupuknya enggak ada. Jadi enggak terpakai karena apa yang mau dibeli dengan kartu itu. Percuma saja ada kartu kartu selama petani susah dapat pupuk," ucap Fajar.
Selain itu, kata Fajar, pendataan penerima Kartu Petani juga masih banyak petani yang belum tedata sebagai penerima Kartu Tani. "Karena banyak petani yang enggak dapat Kartu Tani, dia pinjam Kartu Tani tetangganya. Masalahnya kuota setiap Kartu Tani dibatasi. Akhirnya banyak yang enggak dapat subdidi, karena satu Kartu Tani dipakai dua tiga orang petani," ujar Fajar yang juga menjabat Sekretaris Desa Balareksa tersebut. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan untuk petani tak lagi kesulitan mendapat pupuk bersubisidi. Ini dilakukan dengan penambahan anggaran pupuk bersubsudi.
"Atas support Komisi IV, pemerintah telah menyetujui penambahan pupuk dan tinggal administrasi sepenuhnya belum," kata dia. Ia memastikan, penyelesaian masalah administrasi akan dilakukan dengan cepat. Syahrul juga meyakini, persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini bisa rampung dalam waktu satu minggu. "Tapi semua proses sudah kita lewati dan langkah dilapangan sudah kami sikapi. Saya akan urus satu minggu ini dan kita akan selesaikan,” pungkas Syahrul.
Dilansir dari Antara, kelangkaan pupuk terjadi secara bersamaan di sejumlah daerah sentra padi. Salah satunya Jawa Barat. Dinas Pertanian menunggu tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat terkait dengan langkanya pupuk berubsidi di daerah tersebut. "Pupuk bersubsidi itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi diharapkan petani bersabar," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia mengatakan, surat permohonan tambahan kuota pupuk bersubsidi telah disampaikan kepada Menteri Pertanian, yakni surat bernomor 521.33/4747/Distan.
Menurut dia, kondisi pupuk urea di Jawa Barat saat ini masih kurang, hanya 65 persen dari kebutuhan. Begitu juga kuota pupuk untuk Karawang, masih kurang. Karena itu pihaknya mengajukan penambahan kuota ke pemerintah pusat. Dikatakannya, kebutuhan petani berdasarkan e RDKK sebanyak 56 ribu ton pupuk urea. Sementara kuota yang ada hanya 38 ribu ton. Sejak Agustus, kuota pupuk tersebut sudah habis disalurkan. Tetapi sebenarnya sesuai dengan dosis anjuran pemerintah pusat 200 kilogram per hektare cukup, karena lahan sawah di Karawang sekitar 95 ribu hektare.
"Kalau dua kali tanam total tanam 190 ribu ha dan dosis 200 kilogram cukup diangka 38 ribu ton. Namun kita sudah minta tambahan kuota pupuk bersubsidi. Sekarang masih menunggu," kata Hanafi. (Sumber: KOMPAS.com/Yohana Artha Uly | Editor: Bambang P. Jatmiko)